Penguatan tersebut dilakukan melalui Evaluasi Bersama Pelayanan Kapal dan Evaluasi Penerapan Zona EAZI (Express Anchorage Zone Service) yang digelar di Surabaya, Kamis (1/10/2026).

Kegiatan tersebut melibatkan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Distrik Navigasi Tipe A Kelas I Tanjung Perak, Regional 3 PT Pelabuhan Indonesia (Persero), serta PT Pelindo Jasa Maritim.

Evaluasi dilakukan untuk melihat perkembangan penerapan Zona EAZI sekaligus memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan dalam menghadirkan pelayanan kapal yang lebih cepat, aman, andal, dan terintegrasi.

Direktur Utama PT Terminal Teluk Lamong, David Pandapotan Sirait, mengatakan percepatan pelayanan kapal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan di bidang kepelabuhanan.

“TTL bersama seluruh pemangku kepentingan terus melakukan berbagai upaya untuk mempercepat pelayanan kapal melalui kolaborasi yang kuat guna menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, aman, andal, dan kompetitif,” ujar David.

Penerapan Zona EAZI di TPK Nilam pada periode 23 April hingga 31 Agustus 2026 telah mendukung pelayanan terhadap 176 kapal. Rata-rata waktu ship-to-ship berth changeover (STS) tercatat 2 jam 53 menit.

Penerapan tersebut juga diikuti peningkatan rata-rata jumlah kapal yang masuk ke dermaga, dari 14 menjadi 17 kapal atau sekitar 21,4 persen.

Sementara itu, uji coba Zona EAZI di TPK Berlian pada 4–31 Agustus 2026 mencatat pelayanan terhadap 16 kapal dengan rata-rata waktu STS 2 jam 24 menit.

Capaian tersebut menjadi bagian dari pengembangan layanan menuju target waktu STS 2 jam sekaligus mendukung optimalisasi proses pergantian kapal di tambatan.

Dalam evaluasi ini, STS (ship-to-ship berth changeover) merupakan waktu pergantian kapal pada tambatan yang sama, dihitung sejak last line kapal sebelumnya hingga first line kapal berikutnya.

Group Head Pelayanan Kapal PT Pelabuhan Indonesia (Persero), Santoso, mengatakan evaluasi secara berkelanjutan diperlukan untuk memastikan berbagai upaya peningkatan pelayanan memberikan manfaat bagi pengguna jasa.

“Kolaborasi antarpemangku kepentingan merupakan suatu keniscayaan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa. Evaluasi secara berkelanjutan penting dilakukan agar setiap improvement yang diterapkan benar-benar mampu meningkatkan kualitas layanan dan memberikan pengalaman terbaik bagi customer TTL,” jelas Santoso.

TTL juga mendorong integrasi perencanaan tambat dengan Zona EAZI. Langkah tersebut didukung pemantauan perencanaan dan realisasi tambat secara real time serta penguatan Berthing Management.

Penguatan sistem tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepastian pelayanan, mengoptimalkan pemanfaatan tambatan, serta mendukung efisiensi operasional kapal di Terminal Teluk Lamong.

Kepala KSOP Utama Tanjung Perak, Agustinus Maun, turut mengapresiasi pelaksanaan evaluasi bersama yang dilakukan TTL.

“Terima kasih kepada PT Terminal Teluk Lamong yang telah menyelenggarakan kegiatan evaluasi ini. Implementasi EAZI telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan layanan kapal. Kolaborasi seluruh stakeholder menjadi kunci untuk terus menghadirkan pelayanan yang semakin baik bagi pengguna jasa,” ujar Agustinus.

Penguatan pelayanan kapal tidak hanya dilakukan melalui penerapan Zona EAZI. TTL juga mengembangkan sistem digital untuk mendukung perencanaan dan pengelolaan tambatan kapal.

Salah satunya melalui BESTI (Berth Allocation Efficiency & Support Terminal Integration), aplikasi yang dirancang untuk mendukung proses perencanaan dan pengelolaan tambatan kapal secara terintegrasi.

Ke depan, BESTI akan dikembangkan agar dapat terhubung dengan PHINISI, Inaportnet, dan Zona EAZI.

Integrasi tersebut diharapkan dapat memperlancar pertukaran informasi serta mengintegrasikan proses perencanaan hingga realisasi pelayanan kapal. Pemantauan secara real time juga diharapkan semakin memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan.

Melalui penguatan kolaborasi, penerapan Zona EAZI, dan pengembangan sistem digital, TTL bersama para pemangku kepentingan terus mendorong pelayanan kapal yang lebih cepat, efisien, dan terpadu di kawasan Pelabuhan Tanjung Perak.

Aktivitas tersebut juga sejalan dengan meningkatnya perhatian terhadap wellness tourism, ketika perjalanan tidak hanya dimanfaatkan untuk berlibur, tetapi juga menjaga kebugaran dan kesehatan.

Salah satunya terlihat dalam kegiatan Sunset Yoga by The Pool yang digelar komunitas Yogadihotel di Grand Whiz Poins Simatupang, Jakarta, Sabtu (26/9/2026). Kegiatan tersebut berlangsung menjelang World Tourism Day 2026.

Dari sisi kesehatan, yoga bukan sekadar aktivitas untuk melakukan berbagai pose tubuh. Kementerian Kesehatan menyebut kombinasi gerakan, latihan pernapasan, dan meditasi dalam yoga dapat membantu mengelola respons stres sekaligus mendukung fleksibilitas, keseimbangan, dan kebugaran.

WHO juga menyebut yoga dapat mendukung kesehatan fisik dan mental. Praktik yang dilakukan secara tepat dapat membantu meningkatkan kekuatan dan fleksibilitas serta mendukung pengelolaan stres dan keseimbangan emosional.

Karena itu, suasana latihan menjadi salah satu bagian yang dapat membuat aktivitas yoga terasa berbeda. Dalam kegiatan di Jakarta tersebut, peserta melakukan yoga ketika matahari mulai terbenam di area kolam renang hotel.

Sesi dipandu instruktur yoga bersertifikat Inda Susanti. Peserta juga mendapat pilihan aktivitas lain, termasuk konsultasi astrologi dan tarot.

Founder Yogadihotel Ari Eka Putri mengatakan, aktivitas yoga di hotel menjadi contoh bagaimana ruang perhotelan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan yang berkaitan dengan wellness.

“Yoga di area hotel merupakan salah satu contoh bagaimana ruang hospitality dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata yang lebih bermakna,” ujar Ari.

Marketing Communications Manager Grand Whiz Poins Simatupang Rade Situti mengatakan, aktivitas wellness di area hotel memberikan alternatif bagi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas hotel dengan cara berbeda.

Dari perspektif kesehatan, aktivitas fisik tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing orang. Kemenkes menganjurkan masyarakat melakukan aktivitas fisik secara rutin dengan intensitas dan durasi yang sesuai kondisi tubuh. Yoga sendiri termasuk salah satu bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan sebagai bagian dari gaya hidup aktif.

Bagi pemula, Kemenkes menyarankan memulai secara bertahap, mengikuti kelas yang sesuai tingkat kemampuan, serta memperhatikan teknik gerakan dan pernapasan.

Dengan pendekatan tersebut, yoga di hotel tidak hanya menjadi bagian dari aktivitas wisata. Kegiatan ini juga memperlihatkan bagaimana olahraga ringan dan relaksasi dapat masuk ke dalam rutinitas rekreasi masyarakat.

Program yang berlangsung hingga akhir 2028 itu diarahkan tidak sekadar meningkatkan pemahaman mengenai AI, tetapi juga memberikan keterampilan praktis agar teknologi tersebut dapat dimanfaatkan secara bertanggung jawab dalam kegiatan belajar, mengajar, penelitian, hingga persiapan memasuki dunia kerja.

Program regional tersebut mendapat dukungan resmi setelah diperkenalkan dalam Sesi Terbuka Pertemuan Pejabat Senior ASEAN untuk Pendidikan (SOM-ED) ke-21. ASEAN Foundation menjalankan program ini bersama AVPN dengan dukungan Google.org dan Asian Development Bank (ADB).

Direktur Eksekutif ASEAN Foundation Dr. Piti Srisangnam mengatakan fase lanjutan program akan menggeser fokus dari sekadar peningkatan kesadaran menuju penguatan keterampilan AI terapan.

“Melalui Fase 2, kami tidak hanya berfokus pada meningkatkan kesadaran tentang AI, tetapi juga membekali sistem pendidikan di kawasan ini dengan keterampilan AI yang praktis,” kata Piti.

Dalam pelaksanaannya, ASEAN Foundation akan menggandeng mitra pelaksana lokal di negara-negara anggota ASEAN. Para mitra akan membantu mengembangkan kurikulum sesuai konteks masing-masing negara serta menyelenggarakan pelatihan AI bagi guru K–12, mahasiswa, dan dosen.

Kementerian pendidikan di setiap negara ASEAN juga akan dilibatkan untuk memastikan program sejalan dengan kebijakan dan prioritas nasional di bidang pendidikan dan AI.

Selain pelatihan, program ini akan menghadirkan forum regional dan nasional yang mempertemukan pemerintah, akademisi, praktisi AI, organisasi masyarakat sipil, organisasi internasional, media, dan penerima manfaat. Forum tersebut ditujukan untuk memperkuat pertukaran pengetahuan sekaligus menghasilkan masukan bagi kebijakan pendidikan AI berbasis kebutuhan di kawasan.

Pertemuan Regional Keempat dijadwalkan berlangsung pada Desember 2026 di Singapura.

Google.org menilai peningkatan literasi AI menjadi kebutuhan penting bagi dunia pendidikan. Kepala Google.org Asia Pasifik Marija Ralic mengatakan pendidik memiliki peran penting dalam membantu siswa menggunakan AI secara bertanggung jawab dan efektif.

Program AI Ready ASEAN juga diselaraskan dengan sejumlah agenda ASEAN 2026–2030, termasuk ASEAN Socio-Cultural Community Strategic Plan, ASEAN Economic Community Strategic Plan, dan ASEAN Work Plan on Education.

Melalui program tersebut, ASEAN mendorong perluasan akses pembelajaran digital, peningkatan daya saing tenaga kerja, pembelajaran sepanjang hayat, serta pemanfaatan AI secara bertanggung jawab di kawasan Asia Tenggara.

Aparat kepolisian didesak tetap mengusut pihak yang diduga membubarkan kegiatan ibadah serta membawa senjata tajam saat mendatangi Rumah Doa GKPI pada Minggu (20/9/2026). Penegakan hukum dinilai diperlukan untuk memastikan hak warga menjalankan ibadah tetap terlindungi.

Desakan itu disampaikan Amnesty International Indonesia. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia Wirya Adiwena mengatakan penyelesaian melalui mediasi tanpa proses pidana dapat menjadi preseden buruk dalam penanganan kasus intoleransi.

“Mediasi tanpa proses hukum mengirimkan pesan keliru ke masyarakat luas bahwa membubarkan kegiatan ibadah yang dijamin oleh Konstitusi dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa adanya pertanggungjawaban hukum,” ujar Wirya dalam keterangannya, Selasa (22/9/2026).

Menurut Wirya, proses hukum terhadap dugaan pembubaran ibadah dan intimidasi harus tetap berjalan meskipun kedua pihak telah mencapai kesepakatan damai. Ia menilai aparat perlu memastikan tidak ada pelanggaran terhadap kebebasan beragama yang dibiarkan tanpa pertanggungjawaban.

“Kami meminta Polri untuk bertindak dan memastikan polisi setempat di Kabupaten Tangerang melakukan proses hukum terhadap para pelaku seperti yang mereka lakukan di Sukabumi,” kata Wirya.

Ia juga menyoroti dugaan keberadaan senjata tajam dalam insiden tersebut. Menurutnya, aparat perlu mengusut secara menyeluruh setiap dugaan tindak pidana yang terjadi dalam pembubaran ibadah tersebut.

Amnesty turut meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang membuka kembali akses Rumah Doa GKPI dan memberikan jaminan keamanan bagi jemaat untuk menjalankan ibadah. Pemerintah daerah dan aparat keamanan dinilai memiliki kewajiban memastikan seluruh warga dapat beribadah tanpa intimidasi.

Kasus tersebut terjadi saat kegiatan ibadah jemaat GKPI di Rajeg pada Minggu (20/9/2026) didatangi sejumlah warga. Polisi kemudian memfasilitasi mediasi antara pihak jemaat dan warga hingga kedua belah pihak menyatakan sepakat berdamai.

Ketua Komite III DPD RI Dr. Filep Wamafma meminta pemerintah memperkuat koordinasi agar persoalan terkait rumah atau bangunan yang digunakan untuk ibadah tidak berkembang menjadi konflik di masyarakat.

Menurut Filep, persoalan legalitas tempat ibadah harus diselesaikan melalui jalur pemerintahan dan hukum, bukan dengan tekanan atau tindakan sepihak.

“Kalau ada persoalan izin, pemerintah yang harus menyelesaikan. Jangan masyarakat mengambil alih kewenangan. Begitu pula pihak penyelenggara ibadah harus menghormati ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Filep dalam keterangan tertulis, Senin (21/9/2026).

Filep menekankan terdapat dua aspek yang perlu berjalan bersamaan, yakni perlindungan kebebasan beribadah dan kepatuhan terhadap aturan penggunaan maupun pendirian rumah ibadah.

Ia juga menyoroti aturan mengenai penggunaan sementara bangunan yang bukan rumah ibadah. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nomor 101 Tahun 2023 mengatur pedoman pemberian pendapat untuk penerbitan izin sementara pemanfaatan bangunan gedung bukan rumah ibadah.

Di sisi lain, penanganan kasus GKPI di Tangerang saat ini diarahkan melalui musyawarah. Polisi bersama pemerintah setempat dan tokoh masyarakat telah mempertemukan pihak-pihak terkait untuk menjaga situasi tetap kondusif. Pertemuan lanjutan dengan melibatkan FKUB Kabupaten Tangerang dijadwalkan pada Selasa (22/9/2026).

Komite III DPD RI meminta Kementerian Agama memperkuat pendidikan toleransi, meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), memberikan pendampingan terkait perizinan rumah ibadah, serta membangun mekanisme deteksi dini terhadap potensi konflik keagamaan.

Filep juga mengingatkan agar pemerintah hadir sejak muncul persoalan di tingkat masyarakat. Dengan begitu, perbedaan terkait penggunaan tempat ibadah dapat diselesaikan melalui dialog dan mekanisme hukum sebelum berkembang menjadi konflik terbuka.

RYIL menjadi cluster kelima di kawasan Sutera Rasuna setelah YMMA, KOZA, VOLA, dan PHILO. Konsep hunian ini menempatkan inner courtyard sebagai salah satu elemen desain untuk menciptakan ruang terbuka di dalam lingkungan rumah.

Kehadiran ruang hijau tersebut dirancang untuk memperkuat hubungan antara area dalam dan luar rumah. Desainnya juga diarahkan untuk memaksimalkan masuknya cahaya alami serta sirkulasi udara sehingga ruang hunian tidak sepenuhnya bergantung pada area tertutup.

Direktur Pemasaran Alam Sutera Group Lilia S. Sukotjo mengatakan konsep tersebut disusun dengan mempertimbangkan perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin memperhatikan kesehatan, kedekatan dengan alam, dan aktivitas komunitas.

“RYIL kami hadirkan dengan melihat tren gaya hidup masa kini, di mana masyarakat semakin memperhatikan kesehatan, kedekatan dengan alam, dan kehidupan berkomunitas,” ujar Lilia, Senin (21/9/2026).

Selain ruang hijau, RYIL menyediakan fasilitas olahraga berupa padel court. Fasilitas tersebut menjadi bagian dari pendekatan kawasan yang menggabungkan tempat tinggal dengan ruang aktivitas fisik dan interaksi sosial.

Hunian di RYIL tersedia dalam lima pilihan tipe dengan luas tanah mulai 50 hingga 168 meter persegi dan luas bangunan 51 hingga 133 meter persegi. Sejumlah tipe mengoptimalkan area belakang rumah dan inner courtyard sebagai ruang tambahan untuk aktivitas penghuni.

Dari sisi konektivitas, kawasan ini berada di sekitar sejumlah akses transportasi dan fasilitas perkotaan. Akses menuju Gerbang Tol Pinang 2 disebut dapat ditempuh kurang dari 10 menit, sedangkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar 20 menit.

Pengembangan kawasan juga tidak hanya bergantung pada fasilitas di dalam cluster. Sejumlah pusat perbelanjaan, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta rencana pengembangan infrastruktur transportasi di sekitar Alam Sutera menjadi bagian dari ekosistem perkotaan yang menopang kawasan permukiman tersebut.

Perkembangan ini menunjukkan bahwa desain hunian mulai bergerak dari sekadar efisiensi bangunan menuju pengelolaan ruang yang memperhatikan unsur alam, aktivitas fisik, dan kebutuhan interaksi penghuni.

Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam CIMB Niaga BPR dan BPRS Gathering 2026 yang digelar di Surabaya. Kegiatan tersebut mempertemukan perwakilan BPR dan BPRS dari berbagai daerah dengan pelaku industri perbankan.

Surabaya menjadi kota terakhir dalam rangkaian gathering yang sebelumnya berlangsung di Batam, Semarang, Bandung, Denpasar, dan Jakarta. Secara keseluruhan, lebih dari 150 BPR dan BPRS mengikuti rangkaian kegiatan tersebut.

Chief Syariah Wholesale Banking, Strategy & Finance CIMB Niaga Herwin Bustaman mengatakan BPR dan BPRS memiliki posisi penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah.

“BPR dan BPRS merupakan mitra penting dalam ekosistem keuangan nasional karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan pelaku usaha di daerah,” kata Herwin, Jumat (18/9/2026).

Kolaborasi antarlembaga perbankan juga mulai diarahkan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi transaksi dan operasional. Sejumlah solusi yang diperkenalkan dalam kegiatan tersebut mencakup integrasi sistem melalui API, layanan cash management, kartu debit korporasi, pembayaran digital, QRIS, serta layanan berbasis dompet elektronik.

Transformasi digital menjadi salah satu isu penting bagi BPR dan BPRS di tengah perubahan perilaku nasabah. Integrasi teknologi dinilai dapat membantu lembaga keuangan daerah meningkatkan kecepatan transaksi sekaligus mengembangkan layanan kepada nasabah.

Selain membahas digitalisasi, forum tersebut membahas perkembangan ekonomi dan industri perbankan. Economist CIMB Niaga Mika Martumpal memaparkan kondisi perekonomian Indonesia serta strategi menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.

Sementara itu, sesi mengenai peran perbankan dalam pengembangan BPR dan BPRS turut membahas peluang penguatan bisnis, ekosistem keuangan syariah, serta percepatan transformasi digital.

Penguatan hubungan antara bank umum, BPR, dan BPRS menjadi bagian dari perkembangan ekosistem keuangan yang semakin terintegrasi. Kolaborasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan transaksi perbankan, tetapi juga mencakup pemanfaatan teknologi dan pengembangan layanan bagi masyarakat serta pelaku usaha di daerah.

Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi dan Umum (FSP-KEP) menyampaikan lima aspirasi dalam audiensi dengan Fraksi PKB DPR RI di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Lima isu tersebut mencakup pengupahan, outsourcing atau alih daya, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pesangon, serta kepastian usia pensiun.

Kapoksi Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mengatakan sebagian aspirasi serikat pekerja telah masuk dalam draf RUU yang disusun Komisi IX. Namun, masih terdapat sejumlah usulan yang akan dibahas kembali dalam Panitia Kerja (Panja).

“Beberapa masukan serikat pekerja ini sebenarnya sudah terakomodasi dalam draf RUU Komisi IX, tetapi ada juga poin yang belum masuk,” kata Zainul.

Pembahasan RUU tersebut selanjutnya akan dilakukan DPR bersama pemerintah. Pemerintah sebelumnya telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada DPR sebagai bahan pembahasan bersama. DIM tersebut memuat masukan dari pemerintah, buruh, dan pengusaha.

Dari sisi buruh, kepastian mengenai PHK, pesangon, status pekerja kontrak dan outsourcing menjadi sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapatkan pengaturan lebih jelas.

Penasehat DPC FSP-KEP Kabupaten Demak, Jangkar Puspito, mengatakan pihaknya berharap aspirasi tersebut dapat diperjuangkan dalam pembahasan RUU.

“Kami menyampaikan usulan untuk Panja RUU Perlindungan Ketenagakerjaan, di antaranya tentang PHK, pesangon, usia pensiun yang jelas, PKWT, dan outsourcing,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Hindun Anisah, mengatakan regulasi baru perlu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan ruang bagi dunia usaha untuk berkembang.

“Hubungan industrial yang sehat hanya bisa dibangun kalau hak pekerja terlindungi dan aturan mainnya jelas,” kata Hindun.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan sendiri masih berjalan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah dan DPR masih terbuka terhadap aspirasi masyarakat, termasuk dari serikat pekerja dan kalangan pengusaha.

Dengan demikian, lima isu yang disampaikan FSP-KEP belum menjadi ketentuan final dalam undang-undang. Nasib aturan mengenai upah, outsourcing, PKWT, PHK, pesangon dan usia pensiun masih akan ditentukan melalui pembahasan DPR bersama pemerintah.

Penghentian operasi diumumkan Gubernur Banten Andra Soni dari Posko Utama SAR Gabungan di Dermaga Marina Carita, Kabupaten Pandeglang. Keputusan tersebut diambil setelah pencarian melalui jalur darat, laut, dan udara tidak menghasilkan temuan yang dapat mengarah pada keberadaan KM Arupadatu I.

“Sudah tidak efektif maka dengan berat hati pelaksanaan operasi gabungan ini dinyatakan dihentikan,” kata Andra.

Besarnya pengerahan personel dan armada belum membuahkan titik terang. Sebanyak 523 personel SAR gabungan dikerahkan untuk menyisir sejumlah sektor pencarian hingga hari terakhir operasi.

Sebelumnya, tim SAR juga menemukan 13 objek terapung selama proses pencarian. Namun, setelah dilakukan verifikasi oleh Ditpolairud Polda Banten, seluruh objek tersebut dipastikan tidak memiliki keterkaitan dengan fisik maupun perlengkapan KM Arupadatu I.

Dengan demikian, operasi selama 10 hari berakhir tanpa ditemukannya objek utama yang menjadi sasaran pencarian. Kondisi ini membuat keberadaan kapal dan rombongan jurnalis serta kru masih belum terungkap.

Meski operasi resmi dihentikan, pencarian belum sepenuhnya tertutup. Pemerintah daerah bersama Basarnas menyatakan operasi dapat kembali dibuka apabila muncul petunjuk baru atau laporan masyarakat yang telah terkonfirmasi.

Sebelumnya, pencarian diperluas secara signifikan pada hari ke-10 dengan pembagian wilayah menjadi sejumlah sektor. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan objek pencarian telah bergeser jauh dari lokasi terakhir diketahui.

Rombongan yang dicari terdiri dari lima jurnalis dan tiga kru kapal yang hilang kontak saat melakukan perjalanan untuk meliput aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda.

Andra mengatakan pemerintah akan tetap menindaklanjuti setiap informasi yang berpotensi memberikan petunjuk mengenai keberadaan rombongan tersebut.

“Semoga kita mendapatkan informasi yang bisa kita tindak lanjuti,” ujarnya.

Penghentian operasi ini sekaligus menandai berakhirnya pengerahan SAR gabungan dalam skala besar selama 10 hari. Namun, kemungkinan pencarian kembali terbuka apabila ditemukan informasi baru yang dapat diverifikasi.

Uang itu diduga diserahkan melalui perantara kepada Erwin pada 27 Agustus 2026. KPK menyebut transaksi tersebut berkaitan dengan pengurusan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan, pihak Summarecon sebelumnya diminta membayar fee dengan kode “dua” yang diduga merujuk pada Rp2 miliar. Namun, pihak perusahaan disebut hanya menyanggupi Rp1,5 miliar.

“Saudara ADR selaku Direktur Utama Summarecon melalui saudara YA dan saudara LEV diduga menyerahkan uang sebesar Rp1,5 miliar kepada ERW,” kata Achmad dalam konferensi pers KPK di Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Dari uang tersebut, KPK menyebut Rp200 juta kemudian diserahkan Erwin kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung. Uang tersebut diduga diberikan terkait pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB.

“Kemudian ada penyerahan berikutnya kepada saudara SON selaku Kakantah, atas prestasi yaitu melakukan pengurusan pembukaan blokir dan pemecahan HGB,” ujar Achmad.

Kasus ini menjadi perhatian karena tanah yang menjadi objek pengurusan disebut masih berkaitan dengan sengketa dengan sejumlah pemilik atau ahli waris yang mengantongi Sertifikat Hak Milik.

KPK kemudian menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat pertanahan, Kementerian ATR/BPN, pihak swasta, hingga Presiden Direktur Summarecon Adrianto Pitoyo Adhi.

Perkara tersebut kini memasuki tahap penyidikan lebih lanjut. Pada Kamis (17/9/2026), penyidik KPK bahkan mulai menggeledah sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN untuk mencari bukti tambahan terkait perkara dugaan suap pengurusan HGB tersebut.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan langkah penggeledahan tersebut.

“Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR/BPN, hari ini Kamis, penyidik memulai kegiatan penggeledahan,” kata Budi.

Penggeledahan dilakukan setelah KPK menetapkan delapan tersangka dari hasil operasi tangkap tangan pada 14 September 2026. Dengan langkah tersebut, penyidik kini tidak hanya mendalami transaksi Rp1,5 miliar, tetapi juga menelusuri rangkaian proses pengurusan HGB dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi di lingkungan ATR/BPN. KPK kemudian melakukan penyelidikan hingga berujung pada OTT dan penetapan tersangka.

KPK masih mendalami perkara tersebut. Status hukum para tersangka merupakan proses yang harus dibuktikan lebih lanjut melalui penyidikan dan persidangan.