TANGSEL, GoBanten.com - Di saat kebutuhan dasar warga Kota Tangerang Selatan masih kerap terpinggirkan dalam pembahasan anggaran, Gedung DPRD setempat justru memilih berbenah. Sebuah musala di lantai 1 gedung wakil rakyat itu kini tak lagi berfungsi sebagai ruang ibadah, melainkan disulap menjadi ruang tamu VVIP dengan konsep lounge eksklusif.
Pantauan di lokasi, Selasa (30/12/2025), aktivitas renovasi berlangsung intens. Banner desain terpajang mencolok, memperlihatkan rencana interior bernuansa mewah lengkap dengan sofa empuk, meja santai, serta fasilitas mini bar. Ruangan seluas sekitar 50 meter persegi itu diproyeksikan menjadi ruang penerimaan tamu kelas atas, bukan sekadar ruang tunggu biasa.
Kasubag Umum Sekretariat DPRD Tangsel, Ade Heni, mengonfirmasi perubahan fungsi ruangan tersebut. Ia menyebut ruang VVIP itu dilengkapi fasilitas penunjang untuk menjamu tamu. “Kurang lebih ada kursi dan pantry kecil untuk menyiapkan minuman,” ujarnya singkat.
Ade mengakui, proyek tersebut merupakan permintaan langsung Ketua DPRD Tangsel. Alasannya, Ketua DPRD tidak ingin ruang kerjanya lagi digunakan untuk menerima tamu penting maupun pertemuan Forkopimda. “Permintaan Pak Ketua. Supaya tidak pakai ruang Ketua, seperti di daerah lain yang sudah punya ruang sendiri,” katanya.
Namun, sikap tertutup muncul saat Setwan ditanya soal besaran anggaran. Ade enggan membeberkan nilai proyek dengan dalih harus berkoordinasi dengan pimpinan. Sikap ini justru menambah tanda tanya publik di tengah sorotan terhadap belanja non-prioritas.
Data penganggaran menunjukkan renovasi tersebut bukan proyek kecil. Tercatat dua pos anggaran dialokasikan untuk ruang VVIP itu. Pertama, anggaran pemeliharaan dan penataan interior ruang tamu sebesar Rp198 juta pada September 2025. Kedua, belanja furniture ruang tunggu VVIP senilai Rp104 juta pada Oktober 2025. Totalnya menembus lebih dari Rp300 juta hanya untuk satu ruang tamu eksklusif.
Fakta ini kontras dengan kondisi Gedung DPRD Tangsel yang sejatinya sudah representatif, berdiri empat lantai dengan fasilitas basement parkir. Renovasi ruang yang dinilai tidak mendesak ini pun memicu kritik keras.
Sorotan tajam datang dari artis Leony Vitria Hartanti. Ia menilai DPRD dan Pemkot Tangsel gagal membaca skala prioritas di tengah berbagai persoalan masyarakat. “Belanja non-prioritas seperti ini sangat tidak proporsional jika dibandingkan dengan anggaran infrastruktur jalan atau bantuan sosial,” ujarnya.
Leony juga menyinggung besarnya anggaran gaji dan tunjangan DPRD Tangsel yang disebut mencapai Rp44 miliar per tahun. Angka tersebut berbanding terbalik dengan alokasi bantuan sosial yang hanya sekitar Rp136 juta. “Kalau dihitung, bantuan itu cuma setara satu bungkus mi instan per orang,” sindirnya.
Di tengah jalan rusak, persoalan sosial yang belum tuntas, serta keterbatasan bantuan bagi warga rentan, alih fungsi musala menjadi ruang VVIP mewah dinilai sebagai simbol keliru orientasi kebijakan anggaran. Publik pun kian mempertanyakan arah keberpihakan DPRD—apakah benar-benar mewakili kepentingan rakyat, atau justru sibuk memoles kenyamanan elite di balik tembok gedung megah. (HB)
Editor : Sondang
