GoBanten.com - Komisi IX DPR RI menyoroti aspek transparansi dalam pengadaan 25.000 unit motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), menyusul belum tersalurkannya sebagian besar kendaraan operasional tersebut.
Anggota Komisi IX DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa menyatakan pihaknya mempertimbangkan memanggil Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengklarifikasi detail pengadaan, mulai dari perencanaan hingga realisasi distribusi.
Menurutnya, kejelasan informasi penting untuk meredam spekulasi publik sekaligus menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara dalam program prioritas pemerintahan Prabowo Subianto tersebut.
“Transparansi harus memastikan publik memahami alasan kebijakan, bukan sekadar membuka data,” ujarnya, Kamis (9/4/2026).
Polemik mencuat setelah terungkap dari total 25.000 unit motor listrik yang dipesan pada 2025, sebanyak 21.801 unit belum didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Kendala administrasi terkait status Barang Milik Negara (BMN) disebut menjadi penyebab utama tertundanya penyaluran.
DPR menilai keterlambatan distribusi ini berpotensi mengganggu efektivitas operasional program MBG, sehingga diperlukan penjelasan resmi dari BGN untuk memastikan tidak terjadi inefisiensi maupun potensi penyalahgunaan anggaran.
Komisi IX memastikan akan terus memantau perkembangan dan mendorong percepatan penyelesaian administrasi agar program pemenuhan gizi masyarakat tetap berjalan optimal.
Editor : Sondang
