JAKARTA, GoBanten.com - Meningkatnya rangkaian kekerasan di Papua kembali menjadi perhatian lembaga negara. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai situasi tersebut menunjukkan perlunya perubahan pendekatan dalam menyelesaikan konflik yang selama ini berlarut.
Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai menegaskan bahwa insiden kekerasan yang terus berulang tidak bisa lagi dianggap sebagai peristiwa biasa. Menurutnya, kondisi ini menjadi sinyal kuat bahwa penanganan konflik Papua membutuhkan langkah yang lebih menyeluruh dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
“Setiap korban jiwa adalah tragedi kemanusiaan. Negara harus memastikan masyarakat Papua hidup aman dan terbebas dari rasa takut,” ujar Yorrys dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senin (6/7/2026).
DPD RI menilai, pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk meredam konflik. Dibutuhkan strategi yang mencakup dialog terbuka, perlindungan hak masyarakat, serta pembangunan yang adil guna menyentuh akar persoalan di Papua.
Wakil Ketua I Pansus Papua DPD RI, Filep Wamafma, mengatakan pihaknya akan mengumpulkan berbagai masukan dari masyarakat untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif. “Kami ingin memastikan suara masyarakat Papua menjadi dasar dalam penyusunan solusi,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Pansus Papua Eka Kristina Yeimo menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam kekerasan. Ia juga mendorong penghentian konflik melalui dialog dan rekonsiliasi.
DPD RI berharap sinergi antara pemerintah pusat, daerah, serta tokoh masyarakat dapat diperkuat guna menciptakan Papua yang damai dan stabil. Upaya ini dinilai penting untuk memulihkan rasa aman masyarakat sekaligus membangun kepercayaan terhadap negara.
Editor : Sondang
