GoBanten.com - Tekanan publik terhadap manajemen PT Pertamina (Persero) kembali memuncak. Relawan Poros Prabowo Presiden secara terbuka mendesak Presiden Prabowo Subianto segera menonaktifkan sekaligus mencopot Mars Ega Legowo Putra dari jabatan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga yang kini memegang kendali sebagai Dirut Subholding Mainstream (downstream–midstream) Pertamina.
Pimpinan Koordinator Relawan Poros Prabowo Presiden, Adianto, menilai posisi Mars Ega terlalu strategis untuk dibiarkan di tengah pusaran perkara hukum besar yang sedang bergulir.
Baca juga: Tak Terima Dipenjara, Nikita Mirzani Minta Keadilan ke Prabowo
“Ini bukan jabatan biasa. Mars Ega mengendalikan bisnis hilir energi nasional. Jika figur sepenting ini terseret serius dalam perkara korupsi, risikonya langsung ke negara,” tegas Adianto, mengutip The Indonesia Times, Jumat (6/2/2026).
Nama Mars Ega tercantum berulang kali dalam dakwaan perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina periode 2018–2023 yang tengah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam dokumen dakwaan jaksa, nama Mars Ega disebut sedikitnya 28 kali—lebih banyak dibanding mantan Dirut Pertamina Nicke Widyawati yang disebut 20 kali.
Jaksa menguraikan dugaan peran Mars Ega bersama eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution dalam penyusunan formula Harga Indeks Pasar (HIP) Pertalite, dengan memasukkan komponen blending RON 88 dan RON 92 berbiaya tinggi. Padahal, BBM tersebut disebut berasal dari pencampuran HOMC dan naphta dengan ongkos produksi jauh lebih rendah.
Akibat skema tersebut, negara diduga menanggung kerugian hingga Rp13,11 triliun melalui pembengkakan kompensasi dan keuntungan tidak wajar di Pertamina Patra Niaga.
“Kalau Dirut BUMN strategis sudah masuk substansi dakwaan korupsi, penonaktifan adalah keharusan etik, bukan manuver politik,” ujar Adianto.
Baca juga: Prabowo Subianto Batal Hadiri Bukber Partai Demokrat, AHY: Presiden Butuh Istirahat
Tekanan juga datang dari Sentinel Studi Hukum dan Masyarakat yang mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan korupsi produksi dan distribusi Biosolar B40 Performance. Sentinel menyoroti penunjukan langsung pemasok aditif tanpa tender serta praktik pencampuran manual di unit pelaksana.
“Publik membayar harga premium untuk produk ‘Performance’. Jika faktanya hanya solar biasa dicampur aditif manual, itu pembohongan publik skala industri,” tegas Sentinel.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI), Yusri Usman, menilai penegak hukum tak boleh mengabaikan peran aktor kunci di tubuh Pertamina.
Baca juga: Disorot Prabowo di Rakornas, Sampah Tangsel Jadi Etalase Buruk Kinerja Kepala Daerah
“Mereka berada di titik pengambilan keputusan strategis. Tidak logis jika tanggung jawabnya dilepaskan,” kata Yusri.
Adianto menegaskan pencopotan Mars Ega penting untuk menjaga kredibilitas agenda bersih-bersih BUMN yang dijanjikan Presiden Prabowo.
“Ini soal kepercayaan publik. Aset energi bangsa tidak boleh dikelola oleh figur dengan bayang-bayang hukum sebesar ini,” pungkasnya.
Editor : Sondang