JAKARTA, GoBanten.com - Wacana penundaan program rumah susun (rusun) keagamaan akibat besarnya backlog anggaran menuai perhatian di parlemen. Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, menilai program tersebut tidak seharusnya sepenuhnya tertunda karena memiliki dampak sosial yang luas bagi masyarakat.
Dalam Rapat Dengar Pendapat pembahasan RKP 2027, Sudjatmiko menyoroti backlog rusun keagamaan yang mencapai sekitar Rp1,7 triliun. Ia mendorong pemerintah agar sebagian anggaran tetap dialokasikan dalam kerangka indikatif, sehingga program dapat terus berjalan meski secara bertahap. “Program ini menyangkut kebutuhan dasar sekaligus mendukung aktivitas sosial dan keagamaan, jadi perlu tetap mendapat perhatian,” ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (25/6/2026).
Menurutnya, ada beberapa skenario yang bisa ditempuh, mulai dari mengalokasikan 20 persen hingga sepertiga dari total backlog ke dalam RKP 2027. Langkah ini dinilai sebagai jalan tengah untuk menjaga keberlanjutan program tanpa membebani anggaran secara keseluruhan.
Sudjatmiko menegaskan bahwa pembangunan rusun keagamaan tidak hanya berfungsi sebagai hunian, tetapi juga memperkuat peran lembaga keagamaan dalam kehidupan sosial masyarakat.
Ia juga menilai keberadaan alokasi indikatif penting untuk memastikan pengawasan berjalan optimal. “Kalau masuk kerangka indikatif, program bisa dipantau dan dipastikan tepat sasaran,” katanya.
Usulan ini diharapkan menjadi pertimbangan dalam penyusunan anggaran nasional, agar program yang telah berjalan tidak terhenti dan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.
Editor : Sondang
