GoBanten.com - Tren penurunan harga beras mulai terlihat di sejumlah daerah pada awal September 2025. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, jumlah daerah yang mengalami kenaikan harga beras menyusut signifikan dari 214 daerah pada akhir Agustus menjadi hanya 100 daerah. Sebaliknya, sebanyak 114 daerah kini mencatat penurunan harga.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKB, Jaelani, menilai capaian tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah dalam menertibkan ekosistem perdagangan beras. Ia menyebut penertiban praktik beras oplosan dan gencarnya operasi pasar telah memberi dampak positif.
“Langkah ini patut diapresiasi karena terbukti menekan harga beras di banyak wilayah,” ujar Jaelani di Jakarta, Senin (8/9/2025).
Meski demikian, Jaelani mengingatkan pemerintah agar tidak terlena. Pasalnya, masih ada 100 daerah, khususnya di Maluku dan Papua (Zona III), yang justru mengalami kenaikan harga beras.
“Pemerintah perlu memperluas jangkauan operasi pasar agar masyarakat di kawasan timur tidak terus terbebani harga beras tinggi,” tegasnya.
Selain operasi pasar, Jaelani juga menekankan pentingnya peran Perum Bulog. Menurutnya, Bulog harus lebih agresif menyalurkan cadangan beras pemerintah (CBP) ke wilayah-wilayah dengan risiko lonjakan harga.
“Distribusi CBP jangan hanya fokus di Jawa dan Sumatra. Kawasan timur juga harus diperhatikan agar disparitas harga bisa ditekan,” katanya.
Ia menambahkan, koordinasi lintas kementerian seperti Kementerian Pertanian, Perdagangan, hingga Perhubungan diperlukan untuk menjamin distribusi beras berjalan lancar dengan biaya logistik yang efisien.
“Komisi IV akan terus mengawal agar kebijakan tidak hanya sebatas stabilisasi jangka pendek, tetapi juga menyentuh pembenahan tata niaga beras secara menyeluruh,” pungkasnya.
Editor : Sondang
